Pengembangan Domba dan Kambing untuk Memenuhi Permintaan Domestik dan Ekspor yang Berkelanjutan

DDdknoutqMGpDr5yw71F.jpeg

Tren Perkembangan Domba dan Kambing di Indonesia

Segmentasi pasar terbesar domba kambing masih didominasi pasar aqiqah dan qurban. Asosiasi Pengusaha Aqiqah Indonesia dalam kegiatan Rakernas 26 Februari 2019 di Cikole Lembang menyampaikan bahwa tahun 2017-2018 masih tumbuh pada kisaran 10-12% sedangkan untuk tahun 2019 diprediksi turun terlihat pada pada kuartal pertama terjadi penurunan pasokan dibandingkan periode sebelumnya. Sedangkan untuk pemotongan konsumsi daging reguler belum ada angka yang secara definitif dapat menjelaskan dari sisi kuantiti, namun dari sisi harga sudah terjadi peningkatan harga lebih dari 20% dalam satu tahun terakhir. Sedangkan pada pasar qurban pada posisi saat ini turun untuk jumlah pasokan dan terjadi peningkatan harga 20% dari posisi tahun lalu.

Secara umum tren perkembangan budidaya domba dan kambing mengalami perkembangan yang positif. Indikasi tersebut terlihat dari terbukanya peluang pasar baik dalam negeri maupun pasar ekspor yang memberikan dampak positif pada peternak untuk melakukan budidaya domba dan kambing. Selain itu, ternak domba dan kambing mulai menjadi tema dan bahasan ditingkat nasional maupun daerah yang mendorong kebijakan dan program kearah komoditas tersebut melalui kegiatan yang HPDKI jalankan yaitu program Silatnas (silaturahmi nasional) dan kontes ternak piala presiden 3 tahun terakhir serta gerakan klaster domba dan kambing cukup memberikan dampak signifikan terhadap antusiasme masyarakat untuk beternak domba dan kambing.

Disisi lain, cepatnya perkembangan tersebut belum mampu diantisipasi dengan baik, seperti terbukanya peluang pasar tidak dibarengi dengan kesiapan integrasi pembangunan hulu-hilir dan dukungan kebijakan disektor hulu, menyebabkan saat ini terjadinya penurunan pasokan yang cukup signifikan. Tema dan bahasan juga belum mampu mengarah pada dukungan kebijakan dan program yang spesifik pada penganggaran pemerintah di tingkat nasional maupun daerah jika dibandingkan dengan keberpihakan anggaran untuk sapi dan ayam. Tumbuhnya antusiasme peternak domba kambing masih terkonsentrasi di hilir dan tengah (penggemukan) yang membentuk sebuah korporasi, ditingkat pembiakan secara komersil masih minim, sedangkan ditingkat pembibitan masih ditopang oleh seni dan budaya daerah seperti domba garut, kambing PE dan Kaligesing yang perlu diarahkan pada aspek produksi.

Dalam konteks kebijakan HPDKI dalam tujuannya tengah meningkatkan peran strategis pengembangan peternakan Domba dan Kambing yang diarahkan pada lima aspek yang menjadi keunggulan  ternak Domba dan Kambing yaitu: (1) Budidaya Domba dan Kambing sebagai kegiatan yang relevan dengan pemberdayaan dan penggerak ekonomi masyarakat pedesaan, (2) Daging Domba dan Kambing sebagai sumber protein hewani alternatif selain Daging Ayam dan Daging Sapi;  (3) Pembangunan peternakan dengan berbasis budaya masyarakat; (4) Mewujudkan Korporasi peternakan domba dan kambing guna meningkatkan populasi dan  produktifitasnya, menjamin keberlanjutan usaha budidaya peternakan domba dan kambing, serta menyediakan kebutuhan  pangan masyarakat; dan (5) Mengisi pasokan untuk pasar ekspor ke negara-negara regional ASEAN.

 

Pemenuhan Ekspor yang Berkelanjutan

HPDKI selalu melihat perspektif tersebut secara holistik, disatu sisi ekspor adalah merupakan suatu kebanggaan untuk para peternak karena komoditas domba Indonesia memiliki daya saing ditingkat regional khusunya negara ASEAN dan peternak yang membudidayakan domba secara langsung dapat menikmati insentif dari kegiatan tersebut baik dari sisi harga maupun pilihan alternatif dalam menjual ternaknya. Namun, perspektif lainnya ekspor akan berdampak sebaliknya jika prasyarat pembangunanya tidak dilakukan dalam rangka keberlangsungan selanjutnya.

Sejak awal HPDKI terlibat dalam perumusan Permentan No 2 Tahun 2018 yang menjadi payung regulasi ekspor domba adalah pasar ekspor sebagai pilihan peternak untuk menjual dombanya selain pasar dalam negeri baik aqiqah, qurban maupun pasar reguler. Setidaknya ada 2 faktor yang cukup mendasari alasan HPDKI ikut serta dalam perumusan tersebut yaitu : (1) Faktor harga, saat itu harga domba ditingkat peternak sangat rendah (1 juta dapat 3 ekor) dimana peternak yang membudidayakan secara langsung tidak memiliki pilihan untuk menjual dombanya didalam negeri dengan harga yang ada; (2) Daya serap pasar, penyerapan pasar domestik hanya mampu menyerap domba dibawah 20 kg untuk pasar aqiqah dan maksimal 25 kg untuk pasar reguler yang konsumsinya sangat terbatas. Sedangkan peternak yang memiliki domba-domba besar yang sebelumnya digemukan tidak mampu diserap oleh pasar dalam negeri. Dengan adanya pasar alternatif ekspor diharapkan peternak memiliki pilihan lain untuk menjual ternaknya sehingga peternak yang membudidayakan memiliki posisi tawar yang lebih baik; (3) Data statistik, data statistik domba saat itu dan sampai saat ini juga menunjukan bahwa supply domba berlebih jika dibandingkan untuk kebutuhan rill dalam negeri, diperkuat indikator harga yang terjadi saat itu. Namun faktanya ternyata berbeda, tidak lebih sampai 1 tahun setelah peraturan ekspor dibuka sudah menimbulkan gejolak yang cukup signifikan terkait dengan kondisi pasokan dalam negeri sampai saat ini padahal jika melihat jumlah realisasi ekspor sebenarnya tidak signifikan dan ekspor yang dilakukan hanya jantan untuk memenuhi kebutuhan qurban belum konsumsi reguler.

HPDKI juga mendorong para pelaku ekspor juga perlu membangun satu kegiatan pembinaan peternak dalam bentuk kemitraan untuk menjamin kontinyuitas produksi dan ekspor yang berkelanjutan. Selanjutnya, dampak kegiatan ekspor harus mampu diiringi dengan perbaikan kualitas mutu produk domba melalui penerapan penerapan budidaya yang baik dipeternak, bukan hanya sekedar mengumpulkan dan memindahkan ternak namun ada proses produksi untuk meningkatkan nilai produk ternak yang dilakukan. Konteks daya saing produk domba yang diekspor tidak hanya pada sisi harga yang kompetitif namun juga peningkatan kualitas produk ternak yang dihasilkan. Disisi lain, keuntungan yang didapat para stake holder usaha domba dengan adanya ekspor tersebut adalah insentif harga yang lebih baik, volume penjualan, dan posisi alternatif dalam menjual ternak. Dengan tiga hal tersebut seharusnya stakeholder bisnis dapat meningkatkan gairah peternak dalam berusaha budidaya domba kambing.

Dalam roadmap pembangunan peternakan domba kambing yang disampaikan kepada pemerintah di depan Presiden RI di Istana Bogor tahun 2016 dan pada tahun 2017 di Cibubur juga menggaris bawahi bahwa prasyarat ekspor dapat dilakukan setelah tahapan program pembangunannya dilaksanakan dalam menuju ekspor yang berkelanjutan. Dalam jangka pendek, program yang didorong oleh HPDKI salah satunya adalah membentuk klasterisasi peternak di tengah dalam hal ini penggemukan. Kemudian, membentuk klaster di hulu dalam hal ini pembiakannya, HPDKI berusaha melakukan sinergisasi kepada para stakeholders terkait untuk memberikan dukungan dalam pembiayaan, asuransi domba, dan introduksi bibit untuk perbaikan genetik ternak lokal di tingkat peternak. Ekspor adalah buah hasil dari program pembangunan tersebut, dimana terbentuknya integrasi hulu-hilir secara berkesinambungan.

Oleh karenanya jika diperhatikan tema HPDKI setiap tahunnya selalu berkesinambungan. (1) Tahun 2016 HPDKI menyuarakan pembibitan domba kambing berbais budaya dalam rangka memperkuat sumberdaya genetik ternak asli Indonesia. Tema tersebut dicanangkan saat HPDKI membawa 1.000 peternak dan 1.000 domba garut ke Istana Bogor untuk bertemu Presiden RI. (2) Tahun 2017 HPDKI mencanangkan korporasi peternakan rakyat berbasis klaster saat di Cibubur dalam pertemuan ke 2 bersama presiden. Pembentukan klasterisasi penggemukannya sudah terlaksana sepanjang tahun 2018. (3) Tahun 2018 akhir HPDKI mencanangkan klaster pembiakan dan mengajak peternak milenial (muda) dalam penyiapan teknologi informasinya. Tahun 2019 adalah pelaksanaan dari kegiatan tersebut dimana saat ini prasayarat klaster pembiakan seperti intriduksi bibit, pembiayaan, skema produksi, dan teknologi informasinya sedang disiapkan. (4) Jika hal tersebut sudah dilakukan, dalam perspektif HPDKI barulah ekspor yang berkelanjutan dapat dilaksanakan.

Indonesia mampu menjadi negara eksportir domba berkualitas di masa depan, berdasarkan interaksi yang HPDKI pernah lakukan baik dari Malaysia, Singapura maupun Brunei setidaknya ada 2 modal domba kambing Indonesia memiliki daya saing yang cukup dibanding Australia yang saat ini memainkan pasar regional untuk memasok, (1) letak geografis Indonesia yang cukup strategis dan lebih diuntungkan dibandingkan dengan eksportir lain seperti Australia, namun letak geografis yang strategis tersebut tidak dibarengi dengan infrastuktur transportasi logistik yang memadai sehingga kendala biaya dan resiko pengiriman masih menjadi persoalan; (2) kesamaan kultur dan budaya, sama seperti halnya di Indonesia segmentasi pasar domba kambing di titingkat regional juga masih didominasi oleh kegiatan kegamaan baik aqiqah maupun qurban dimana masyarakat muslimnya masih menginginkan prosesi pemotongan disaksikan dan dipotong di masjid-masjid atau dekat rumah bukan di RPH khusus. Ternak Indonesia tidak memiliki aturan spesifik dalam hal handling seperti ESCAS yang Australia terapkan, sehingga negara importir dapat lebih nyaman dalam melakukan handling ternak.  Dua modal tersebut minimal sudah memiliki nilai kometitif yang lebih dibanding negara lain, selebihnya HPDKI mendorong adanya keberpihakan pemerintah khususnya dalam hal penganggaran terhadap program pembangunan peternakan domba dan kambing, tidak hanya dominan pada sapi dan ayam.

Ekspor adalah pilihan pasar alternatif untuk peternak menentukan menjual ternaknya dan meningkatkan posisi tawar peternak yang lebih baik. Disisi lain ekspor tidak selalu mengeluarkan ternak dari dalam ke luar negeri, tapi HPDKI membangun paradigma lain dimana prinsip ekspor yang terpenting adalah membawa devisa dari luar ke dalam dengan membudidayakan, memotong, dan mendistribusikan dagingnya tetap di Indonesia akan memberikan nilai manfaat yang lebih tinggi untuk peternak. Selain pemangkasan biaya logistik menjadi insentif harga jual dan nilai perputaran ekonomi di wilayah klaster tersebut tapi peternak dan lingkungan sekitarnya juga dapat menikmati perbaikan gizi yang lebih baik dampak dari keberadaan klaster yang ada. Dengan cara tersebut, HPDKI saat ini melibatkan para peternak milenial untuk membangun sistem teknologi informasi dimana konsumen diwilayah urban atau konsumen dari negara tujuan ekspor dapat menerima informasi kegiatan klaster dan ternaknya serta perpindahan ternak dari lokasi produksi, pemotongan, sampai dengan pendistribusian dagingnya.

Sampai saat ini HPDKI masih melihat pembentukan klaster pembiakan dan pembibitan masih menjadi tantangan yang perlu dicarikan solusi dan perlu dimulai saat ini jika tidak dilakukan segera mungkin akan menjadi permasalahan yang lebih serius. Setidaknya ada 3 tantangan dalam pengembangan tersebut yaitu lahan, pembiayaan, dan ketersediaan induk. Prasyarat lainnya dalam pembentukan klaster yang perlu dicarikan solusinya bersama dan melibatkan banyak stakeholders seperti : penyambungan antara skema produksi dan skema pembiayaan, asuransi ternak untuk menjamin resiko kematian induk, lahan hijauan/ penggembalaan, serta introduksi bibit untuk perbaikan kualitas genetik dalam menbuat ternak komposit/ persilangan.

Ir. Yudi Guntara Noor, S.Pt., IPU

Ketua Umum DPP HPDKI

Hubungi Kami


Kantor Pusat


JL. Ciliwung No. 9
Cihapit, Bandung Wetan
Kota Bandung, Jawa Barat 40114

Kontak


  (+622) 7234164
  (+622) 4201500
  hpdki@gmail.com

Media Sosial

Copyright © 2019 - HPDKI